RISKS.ID – Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/5/2026).
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Prabowo.
Pemerintah menegaskan target pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, terutama melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
Untuk itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang berada pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga diproyeksikan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya sebesar 4,44 hingga 4,96 persen.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan arah kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Belanja negara pada APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB. Adapun defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92 persen.
Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Presiden hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna juga membahas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi-fraksi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
