RISKS.ID – Tekanan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan dapat memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 secara signifikan. Bahkan, tambahan defisit berpotensi menembus Rp200 triliun apabila kondisi global semakin memburuk.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, lonjakan harga minyak mentah yang dibarengi depresiasi rupiah menjadi kombinasi yang berisiko besar terhadap kondisi fiskal nasional.
Dalam acara PIER Economic Review Kuartal I 2026 yang digelar virtual di Jakarta, Selasa (12/5), Josua menjelaskan simulasi yang dilakukan Permata Institute of Economic Research (PIER) menunjukkan tambahan defisit APBN dapat melampaui Rp200 triliun dalam skenario tertentu.
“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar,” ujar Josua.
Berdasarkan simulasi tersebut, tambahan defisit diperkirakan terjadi apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah mencapai USD100 per barel.
Sebagai informasi, pemerintah dalam APBN 2026 menetapkan target defisit sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Josua menjelaskan, dampak lonjakan harga minyak mentah tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga menambah tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, biaya logistik, hingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Saat ini, harga minyak mentah Brent masih bertahan di level tinggi dan sempat mendekati rata-rata USD86 per barel sejak awal tahun. Angka tersebut jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sekitar USD70 per barel.
Menurut dia, risiko yang lebih besar dapat terjadi apabila konflik geopolitik di Timur Tengah semakin meluas. Kondisi tersebut berpotensi mendorong harga minyak dunia menembus USD130 per barel.
Meski begitu, pemerintah dinilai masih memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Dana tersebut untuk sementara dianggap masih cukup menjaga stabilitas fiskal.
Namun, Josua mengingatkan bahwa tekanan inflasi dan pelemahan rupiah yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menggerus ruang fiskal pemerintah lebih cepat.
Karena itu, dia menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik.
“Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga bisa lebih berkualitas ke depannya. Tentunya dengan disupport tadi oleh belanja-belanja prioritas yang juga harapannya bisa lebih prioritas lagi ke depannya,” tutup Josua.
