RISKS.ID – Rencana pemerintah untuk menerapkan bensin dengan campuran bioetanol 10 persen atau E10 dinilai memiliki potensi besar dalam menekan angka impor bahan bakar minyak. Melalui optimalisasi energi terbarukan yang berasal dari bahan baku lokal, kebijakan ini diproyeksikan mampu memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menjelaskan bahwa implementasi bioetanol dapat memangkas konsumsi bensin berbasis fosil hingga 10 persen. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa strategi ini tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah tetap wajib mempercepat adopsi kendaraan listrik berbasis baterai dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
“Jika hanya penerapan bioetanol hanya menggantikan sekitar 5–10 persen konsumsi bensin. Sementara itu pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil tetap saja tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai maupun transportasi umum, maka 90–95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor,” ujar Putra di Jakarta pada Minggu, 19 Juli 2026.
Dia menambahkan, kendati kebijakan E10 belum sanggup menghapus total kebutuhan impor BBM, program ini menjadi lompatan krusial untuk diversifikasi energi. Semakin masif pemanfaatan bioetanol hasil produksi domestik, semakin terbuka lebar peluang Indonesia untuk lepas dari ketergantungan pasokan energi asing.
Di sisi lain, Putra mengingatkan pentingnya aspek geografis dalam perencanaan pembangunan pabrik bioetanol. Skema penentuan lokasi harus mendekati area sumber bahan baku demi meminimalkan biaya logistik agar lebih efisien. Melihat potensi tetes tebu dan singkong saat ini, wilayah yang sudah memiliki basis produksi kuat seperti Lampung dan Jawa Timur dinilai paling layak menjadi prioritas.
“Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan ekspansi ke wilayah seperti Papua, mengingat risiko deforestasi yang dapat ditimbulkan dari pembukaan lahan baru,” katanya memberikan saran.
Keberhasilan program E10 ini disebutnya menuntut komitmen kuat pada pelbagai aspek. Dia memandang pemerintah harus mendongkrak kapasitas produksi bioetanol secara bertahap, dari kisaran 70.000 kiloliter menuju target 1,5 juta kiloliter demi mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pasokan bahan baku yang berkelanjutan juga wajib dijaga agar tidak berbenturan dengan isu ketahanan pangan serta merusak lingkungan akibat pembukaan lahan baru.
Faktor kelayakan investasi, mitigasi fluktuasi harga, dan kejelasan skema pembiayaan jika ongkos produksi membengkak dibanding bensin biasa juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Keterbukaan informasi dan edukasi ke publik pun memegang peranan yang tidak kalah vital.
“Transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa bensin campuran bioetanol memiliki kandungan energi yang lebih rendah sehingga konsumsi bahan bakarnya dapat sedikit lebih boros,” ucap Putra.
Terakhir, dia menekankan bahwa edukasi masif dari pihak pemerintah bersama Pertamina terkait karakteristik bahan bakar baru ini, yang dibarengi dengan formula harga yang kompetitif, akan menjadi kunci utama dalam memenangkan penerimaan pasar secara luas.
