RISKS.ID – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Ketua DEN Luhut B. Panjaitan membahas hal tersebut bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Kamis (20/8/2026).
Luhut menilai pengambilan keputusan dalam program tersebut harus bertumpu pada data, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Menurutnya, koreksi perlu dilakukan apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai standar.
Perhatian khusus diberikan pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penentuan lokasinya diarahkan berdasarkan prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan kondisi geografis.
Sekitar 1.700 SPPG diprioritaskan untuk daerah dengan persoalan stunting tinggi, termasuk Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.
Luhut juga mengapresiasi keputusan BGN menghentikan operasional sekitar 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan makanan yang diterima anak tetap aman.
“Kualitas gizi generasi penerus bangsa tidak boleh dikompromikan,” tegas Luhut.
DEN selanjutnya siap memberikan rekomendasi kebijakan dan mendorong digitalisasi sistem BGN. Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat pemantauan rantai pasok, kualitas makanan, serta kinerja SPPG secara real time.
