RISKS.ID – Kementerian Perhubungan menyepakati penyesuaian alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tahun anggaran 2027 menjadi sebesar Rp6,12 triliun. Penambahan dana ini difokuskan untuk memperkuat jaringan konektivitas di daerah terpencil serta menjamin keselamatan operasional penerbangan nasional.
Pagu anggaran tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp837,2 miliar jika dibandingkan dengan rancangan indikatif awal. Keputusan penambahan dana diambil untuk menutupi kebutuhan mendesak di lapangan, terutama pengembangan kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
“Pergeseran dan penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp788,51 miliar khusus untuk menjaga keandalan 309 rute perintis. Skema ini mencakup 262 rute angkutan penumpang serta 47 rute kargo logistik yang tersebar di 23 wilayah koordinator.
Selain penerbangan perintis, dana sebesar Rp1,289 triliun disalurkan untuk perbaikan fasilitas bandar udara di berbagai daerah strategis. Sejumlah infrastruktur bandara prioritas seperti Wanam, Mopah Merauke, Naha, hingga Banda Neira dipastikan mendapat kucuran dana pembangunan.
Sektor keselamatan penerbangan juga mendapat perhatian serius melalui pemeliharaan sarana navigasi serta rehabilitasi delapan bandara pascabencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur. Langkah penataan ini diharapkan mampu memicu pemerataan ekonomi warga di wilayah kepulauan secara berkelanjutan.
