RISKS.ID – Perum Bulog memastikan kesiapan penuh dalam mendukung program strategis pemerintah dengan menyuplai beras kualitas medium, BerasKita, ke jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah penyaluran bahan pokok ini dilakukan tanpa mengenakan batasan kuota pemesanan guna menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kebijakan ketiadaan batasan kuota tersebut merupakan instruksi langsung dari Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi. Karena ini program strategisnya Bapak Presiden, perintahnya tadi dari Bapak Kepala BUMN, Pak Dony Oskaria, harus mendukung semaksimal mungkin,” ujar Rizal.
Rizal menjelaskan bahwa pola pemesanan beras untuk Kopdes Merah Putih berbeda dengan skema pengecer reguler.
Jika pengecer dibatasi maksimal 2 ton per pemesanan sesuai aturan Bapanas, maka alokasi Kopdes melalui Agrinas Pangan dikirim penuh sesuai volume permintaan yang diajukan via aplikasi SPHP.
Sebagai tahap awal penyaluran, pemerintah telah menetapkan target minimal 100 titik KDKMP atau Kopdes di berbagai wilayah sebagai proyek percontohan (pilot project).
Seluruh pasokan ditargetkan sudah mulai masuk ke jaringan jaringan koperasi tersebut sebelum pertengahan Oktober 2026.
“Alhamdulillah tadi sudah diputuskan oleh Pak Menko, dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 20 Oktober, harus minimal ada 100 KDKMP yang bisa dijadikan pilot project untuk dimasukkan dulu, yang lengkap. Harapannya seperti itu,” jelas Rizal.
Guna mengakselerasi penyaluran, Bulog berkoordinasi secara intensif dengan Kemenko Pangan untuk memetakan titik-titik distribusi.
Rizal mengonfirmasi bahwa produk yang disalurkan merupakan beras kualitas medium karena tergolong dalam komoditas yang mendapat alokasi subsidi pemerintah.
Penyaluran BerasKita melalui jaringan koperasi desa ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi pangan, menekan inflasi daerah, serta mempermudah masyarakat pedesaan memperoleh beras bermutu dengan harga terjangkau.
