RISKS.ID – PT PLN (Persero) menyiapkan langkah besar untuk mempercepat transisi energi nasional. Perusahaan setrum pelat merah itu membutuhkan investasi sekitar Rp3.000 triliun untuk menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dokumen ini menjadi peta jalan penyediaan listrik sekaligus landasan memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa dalam RUPTL terbaru tersebut, PLN menetapkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Menariknya, 76 persen dari total target tersebut berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Darmawan dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu (19/11).
Menurut Darmawan, untuk menopang sistem energi masa depan, PLN juga membutuhkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer serta gardu induk dengan total kapasitas 109.000 MVA. Seluruh kebutuhan itu menelan investasi jumbo yang diproyeksikan mencapai Rp3.000 triliun selama sepuluh tahun ke depan.
Ia menegaskan, implementasi RUPTL tidak hanya menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, menurunkan emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Jadi Fondasi Visi Ekonomi Pemerintah
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menambahkan bahwa percepatan transisi dan kemandirian energi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan.
“Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal,” tegas Qodari.
Ia menyebut pasokan listrik yang bersih, stabil, dan terjangkau berperan besar dalam pemerataan pembangunan, mulai dari akses pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga peningkatan aktivitas ekonomi di daerah terpencil.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengungkapkan rasio elektrifikasi yang dilayani PLN telah mencapai 98,54 persen. Meski begitu, masih ada lebih dari 10 ribu lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menerima layanan secara penuh.
Pemerintah, menurut Jisman, menargetkan penyelesaian elektrifikasi di wilayah tersebut dalam lima tahun. Termasuk di dalamnya pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu serta pembangunan PLTS komunal di 80.000 desa.
Ia menegaskan, transisi energi menuju EBT akan dijalankan dengan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, dan keadilan. “Potensi energi hijau Indonesia sangat besar. Kita harus memanfaatkannya untuk masa depan,” ucapnya.
Melalui gelaran Electricity Connect 2025, pemerintah, PLN, dan industri ketenagalistrikan menyepakati penguatan sinergi untuk mempercepat realisasi RUPTL. Dokumen tersebut menjadi instrumen strategis bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
