RISKS.ID — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 merupakan hal yang wajar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.
“Kalau pun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan. Karena itu, nanti kita cari jalannya seperti apa,” kata Rano di Jakarta, Minggu (28/12).
Menurut dia, penetapan UMP Jakarta yang berlaku mulai 1 Januari 2026 merupakan hasil keputusan Dewan Pengupahan. Di dalam dewan tersebut terdapat unsur pemerintah daerah, perwakilan buruh, serta pengusaha.
Rano menjelaskan, peraturan gubernur (Pergub) yang diterbitkan terkait UMP Jakarta 2026 juga telah melalui proses musyawarah yang panjang.
Oleh karena itu, apabila muncul ketidakpuasan yang berujung pada rencana aksi demonstrasi atau unjuk rasa, dia menilai hal tersebut merupakan bagian dari hak pekerja.
“Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub), itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak,” ujar Rano.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran UMP Jakarta 2026 pada Rabu (24/12). UMP DKI Jakarta ditetapkan naik sebesar 6,17 persen atau Rp333.115, dari sebelumnya Rp5.396.761 menjadi Rp5.729.876 per bulan.
Pramono menegaskan agar seluruh perusahaan di Jakarta dapat menerapkan besaran UMP yang baru tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan UMP Jakarta 2026 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi dasar perhitungan upah minimum.
Pramono juga menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya bersikap adil terhadap kepentingan pengusaha maupun buruh dalam menetapkan UMP tahun depan.
Oleh karena itu, dia berharap tidak ada aksi mogok kerja dari para buruh setelah pengumuman UMP Jakarta 2026.
