RISKS.ID – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mengalami penurunan. ULN Indonesia tercatat sebesar 423,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi Oktober 2025 yang mencapai 424,9 miliar dolar AS.
Sejalan dengan penurunan tersebut, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga turun menjadi 29,3 persen dari sebelumnya 29,4 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, struktur ULN Indonesia pada November 2025 tetap terjaga dengan baik. ULN masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total ULN.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri.
Selain itu, peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.
Secara tahunan, ULN Indonesia pada November 2025 tumbuh sebesar 0,2 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 yang sebesar 0,5 persen (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik.
BI mencatat posisi ULN pemerintah pada November 2025 sebesar 209,8 miliar dolar AS, turun dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar 210,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah juga melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober menjadi 3,3 persen (yoy) pada November 2025.
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Ramdan.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,7 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,7 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.
ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta juga mengalami penurunan dari 191,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 191,2 miliar dolar AS pada November 2025. Secara tahunan, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,5 persen (yoy).
Perkembangan ini dipengaruhi oleh membaiknya kinerja ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang mencatat kontraksi sebesar 0,4 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
