RISKS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai keluhan pemadaman listrik yang belakangan dirasakan masyarakat. Dia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) dalam kondisi aman, sehingga pemadaman yang terjadi murni karena masalah teknis operasional dan distribusi di internal PLN.
Merespons gangguan tersebut, Bahlil langsung menginstruksikan manajemen perusahaan setrum pelat merah itu untuk segera mengambil tindakan nyata demi kenyamanan konsumen.
“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6/2025).
Dia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) sudah jauh-jauh hari mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik. Jaminan pasokan tersebut dilakukan lewat penugasan wajib kepada berbagai perusahaan batu bara nasional.
Kuota Batu Bara Surplus
Bahlil kemudian membeberkan data kuota komoditas tersebut. Kebutuhan batu bara untuk PLN secara nasional sebenarnya berada di angka 154 juta ton per tahun. Namun, sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah memberikan penugasan pasokan hingga mencapai 180-190 juta ton. Jumlah ini jauh melampaui kebutuhan riil nasional.
Dengan surplus pasokan yang diatur pemerintah, Bahlil menyebut kendala di lapangan kini berada di tangan manajemen hilir PLN.
“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” ungkapnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, guna memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Dia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi agar gangguan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” jelasnya.
Bahlil menegaskan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi, peran pemerintah sudah tuntas. Kini, pelaksanaan teknis menjadi bola panas yang harus segera diselesaikan oleh jajaran direksi PLN.
“Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ucap Bahlil.
Penjelasan PLN
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya memberikan penjelasan terkait akar masalah terjadinya pemadaman tersebut. Dia menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik disebabkan oleh kendala teknis pada dua infrastruktur besar di Pulau Jawa yang dioperasikan oleh pihak swasta.
“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer (IPP) yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” terang Darmawan.
