RISKS.ID – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk memetakan serta menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Bali.
Langkah ini diambil guna mengatasi berbagai permasalahan pariwisata yang kian kompleks, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan, penataan ruang, hingga optimalisasi potensi wisata kapal pesiar.
“Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/7).
Usulan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali. Mengutip kajian World Bank, dia mengungkapkan bahwa Bali membutuhkan penguatan infrastruktur dasar yang mencakup sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, hingga infrastruktur pariwisata.
Kebutuhan investasi tersebut diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp 295,2 triliun hingga Rp 444,6 triliun.
Secara khusus, Menpar menyoroti masalah pengelolaan sampah yang dinilai sangat vital dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Dia mendorong adanya kerja sama lintas sektor untuk remediasi sampah laut, pemetaan sistem open dumping di TPA Suwung, serta percepatan penyediaan TPS 3R di destinasi dan desa wisata. Selain itu, penegakan kebijakan pemilahan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga terus dipacu.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” ujarnya.
Dalam hal penataan ruang, dia menilai percepatan RTRW dan RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS sangat mendesak. Dari target 73 RDTR, baru 28 yang terintegrasi. Hal ini krusial untuk mencegah alih fungsi lahan hijau untuk akomodasi wisata.
Kementerian Pariwisata sendiri telah mengagendakan berbagai program seperti Gerakan Wisata Bersih, pembaruan rute program 4B (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur), hingga pengembangan potensi wisata kapal pesiar melalui Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut memberikan tiga arahan utama.
Arahan tersebut meliputi penyusunan masterplan dispersi wisatawan untuk memecah konsentrasi di Bali Selatan, dorongan pengembangan destinasi di Bali Utara, Timur, dan Barat, serta pengintegrasian konektivitas dan pemberdayaan masyarakat. Agus menekankan bahwa Bali harus mampu menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah lain di Indonesia.
