RISKS.ID – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan Indonesia sepanjang Semester I 2026 berada dalam kondisi stabil meskipun perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya tensi geopolitik, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional dinilai belum mengganggu ketahanan sektor keuangan nasional.
Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ketahanan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, sinergi kebijakan terus diperkuat agar mampu merespons dinamika global secara cepat dan tepat.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/7).
Dari sisi fiskal, pemerintah tetap mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penyangga perekonomian nasional. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara meningkat 21,4 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara tumbuh 17,8 persen. Pemerintah juga mencatat keseimbangan primer masih berada dalam kondisi surplus, sementara defisit APBN diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Selain menjaga kesehatan fiskal, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk mempertahankan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penempatan dana pemerintah di perbankan, menjaga stabilitas harga BBM dan bahan pangan, hingga memberikan berbagai insentif seperti diskon transportasi serta kemudahan impor bagi dunia usaha agar aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan eksternal.
KSSK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Purbaya menilai kolaborasi antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS menjadi fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya.
