RISKS.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras Indonesia yang akan diekspor ke Arab Saudi telah memenuhi standar keamanan pangan internasional. Komoditas beras dari Perum Bulog tersebut sudah mengantongi dokumen Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan sebagai syarat utama ekspor.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa beras yang dikirim memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
“Dalam sertifikat HC ini diterangkan bahwa beras Perum Bulog dinyatakan memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu (7/3/2026).
Dia menjelaskan penerbitan dokumen Health Certificate dilakukan Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Banten.
Dokumen tersebut diterbitkan dalam kapasitas Bapanas sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang memiliki kewenangan memastikan terpenuhinya standar higiene dan sanitasi bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diperdagangkan lintas negara.
Menurut dia, proses penerbitan HC berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan pemerintah bersama Perum Bulog.
“Sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu beras ekspor, dokumen HC diterbitkan sebagai jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang menjadi komoditas ekspor Indonesia,” ujar dia.
Andriko menambahkan Bapanas juga bekerja sama dengan OKKPD dari beberapa daerah untuk mendukung ekspor beras berikutnya.
“Selain OKKPD Banten, Badan Pangan Nasional bersama OKKPD Jawa Timur dan Jawa Barat juga siap memfasilitasi penerbitan izin edar HC untuk ekspor beras selanjutnya,” kata dia.
Dokumen HC tersebut nantinya akan digunakan oleh importir di Arab Saudi untuk melakukan proses registrasi melalui Food Import Registration System milik Saudi Food and Drug Authority (FIRS SFDA).
Dia menjelaskan Health Certificate merupakan bukti penerapan standar higiene dan sanitasi dalam bentuk Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT).
Artinya, beras Bulog yang akan diekspor telah memenuhi persyaratan batas maksimal cemaran logam berat, mikrotoksin, residu pestisida, serta standar mutu dan pelabelan.
Selain HC, proses ekspor juga didukung oleh Badan Karantina Indonesia yang menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC) sebagai dokumen pendukung keamanan komoditas pertanian.
“Ini merupakan bentuk komitmen dan jaminan pemerintah bahwa beras ekspor sudah sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku di kedua negara,” ujar dia.
Secara terpisah, Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik rencana ekspor beras tersebut. Menurut dia, langkah tersebut menjadi tonggak baru bagi sektor pangan nasional.
Dia menyebut ekspor perdana sebanyak 2.280 ton beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi bukti keberhasilan swasembada beras yang dicapai Indonesia pada akhir 2025 tanpa impor.
Menurut perhitungan pemerintah, kebutuhan tersebut didasarkan pada jumlah jamaah dan petugas haji Indonesia tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 205.420 orang.
Dengan asumsi konsumsi 170 gram nasi per orang setiap hari, total kebutuhan beras selama penyelenggaraan haji mencapai sekitar 2.280 ton.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga merencanakan setiap jamaah mendapatkan porsi nasi sekitar 170 gram setiap kali makan. Porsi tersebut dilengkapi lauk sekitar 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lainnya.
Kebutuhan beras tersebut dihitung berdasarkan frekuensi makan jamaah selama berada di Arab Saudi, yakni 78 kali makan di Makkah, 27 kali di Madinah, serta enam kali di wilayah Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
