RISKS.ID – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai belanja pemerintah masih berpotensi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan berikutnya. Namun, kontribusinya diperkirakan tidak akan sebesar capaian pada triwulan I 2026.
Menurut Josua, terdapat sejumlah faktor yang membuat dorongan belanja pemerintah berpotensi melambat pada triwulan II dan III tahun ini.
“Ada tiga alasan. Pertama, sebagian kenaikan triwulan I berasal dari efek dasar rendah tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR, dan momentum Ramadan-Idul Fitri, sehingga dorongannya kemungkinan menurun pada triwulan II dan III,” ujar dia saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (16/5).
Selain faktor musiman, Josua menilai ruang fiskal pemerintah juga mulai menghadapi tekanan. Hal itu terjadi karena pertumbuhan belanja negara cukup tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta harga energi global yang masih tinggi.
Dia mengingatkan jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa diimbangi perbaikan penerimaan negara dan efisiensi anggaran, pasar dapat melihat adanya peningkatan risiko defisit dan pembiayaan negara.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.
“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi,” kata dia.
Josua juga menyoroti kualitas efek pengganda atau multiplier effect dari belanja pemerintah yang menurutnya sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.
Dia menjelaskan belanja yang paling efektif mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja yang diarahkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur dasar, distribusi pangan, penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, hingga peningkatan keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok domestik.
Sebaliknya, belanja yang hanya mendorong konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi disebut berisiko cepat kehilangan dampaknya dan justru menambah tekanan inflasi maupun impor.
Selain itu, Josua mengingatkan pentingnya menjaga tekanan impor yang saat ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspor.
Berdasarkan data triwulan I 2026, impor tercatat tumbuh 7,18 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), sedangkan ekspor hanya meningkat 0,90 persen yoy.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat potensi pertumbuhan ekonomi domestik justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha luar negeri melalui impor bahan baku, barang modal, hingga energi.
“Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor,” ujar dia.
Peningkatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 sebelumnya tercermin dari naiknya pengeluaran konsumsi pemerintah dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan.
Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 21,81 persen secara tahunan pada periode yang sama.
