RISKS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali dengan menargetkan defisit pada Rancangan APBN (RAPBN) 2027 berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan lebih dari 400 anggota DPR RI dan jajaran pejabat negara dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (21/5/2026).
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.
Selain menjaga defisit, pemerintah juga menargetkan pendapatan negara pada RAPBN 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB kita,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Menurut dia, APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai cita-cita konstitusi.
“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga tercatat menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN di hadapan anggota DPR RI.
Rapat Paripurna DPR RI itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Presiden Prabowo hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, Rapat Paripurna DPR RI juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
