RISKS.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah pemerintahannya berhasil meraup keuntungan besar dari investasi di perusahaan teknologi raksasa Intel.
Kebijakan yang sempat dicap “menuju sosialisme” oleh sejumlah politisi Partai Republik itu kini justru disebut sebagai salah satu langkah investasi paling menguntungkan dalam sejarah pemerintahan AS.
Dilansir dari Telegraph, pada Agustus 2025 lalu, pemerintahan Trump memutuskan mengambil 10 persen saham Intel melalui kesepakatan senilai USD 9 miliar atau sekitar Rp146 triliun. Langkah tersebut menuai kritik keras karena dianggap bertentangan dengan prinsip kapitalisme pasar bebas.
Senator Republik Rand Paul bahkan menyebut kebijakan itu sebagai “ide yang buruk” dan “langkah menuju sosialisme”. Kritik serupa juga datang dari Senator Republik Thom Tillis yang membandingkan kebijakan tersebut dengan model ekonomi era Uni Soviet.
Namun kurang dari setahun kemudian, hasilnya justru mengejutkan pasar.
Pada Senin, 18 Mei 2026, nilai saham Intel tercatat melonjak lebih dari lima kali lipat dibandingkan saat pemerintah AS pertama kali masuk sebagai pemegang saham. Kapitalisasi pasar Intel kini melesat dari sekitar USD 100 miliar menjadi USD 540 miliar.
Kenaikan tersebut membuat pemerintah AS mengantongi keuntungan sekitar USD 40 miliar atau setara lebih dari Rp650 triliun.
“Saya sangat bangga terhadap perusahaan itu, karena saya bertanggung jawab menghasilkan lebih dari USD 30 miliar bagi Amerika Serikat hanya dalam 90 hari terakhir dari saham tersebut,” tulis Trump di media sosial Truth Social bulan lalu.
Trump bahkan sempat mengunggah gambar buatan AI yang memperlihatkan dirinya sedang memperdagangkan saham Intel di Roosevelt Desk Gedung Putih.
Kebangkitan Intel menjadi babak baru setelah perusahaan yang pernah menjadi ikon Silicon Valley itu sempat berada di ambang keterpurukan.
Didirikan pada 1968, Intel dikenal sebagai pencipta mikroprosesor yang menjadi otak utama komputer modern. Perusahaan tersebut pernah menjadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di dunia dan menjadi tulang punggung industri semikonduktor AS.
Namun serangkaian kesalahan strategi membuat Intel tertinggal dari pesaing Asia. Salah satu momen paling fatal terjadi ketika Apple memilih tidak menggunakan chip Intel untuk iPhone. Keputusan itu membuat Intel kehilangan momentum dalam revolusi smartphone yang kemudian dikuasai perusahaan chip asal Inggris, Arm.
Intel juga dinilai terlambat mengembangkan teknologi extreme ultraviolet lithography (EUV), yang kini menjadi standar penting dalam produksi chip canggih.
Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden telah menggelontorkan paket subsidi USD 39 miliar untuk industri chip AS. Hampir separuh dana tersebut dialokasikan bagi Intel dalam bentuk hibah dan pinjaman.
Namun bantuan itu belum cukup mengangkat performa Intel. CEO Intel saat itu, Pat Gelsinger, akhirnya tersingkir dan digantikan Lip-Bu Tan.
Lip-Bu Tan kemudian melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk memangkas puluhan ribu pekerja dan merombak strategi bisnis perusahaan.
Awalnya, hubungan Tan dengan Trump sempat memanas. Trump mengkritik bantuan pemerintah kepada Intel dan bahkan menuding Tan memiliki hubungan dengan China.
Namun situasi berubah setelah Tan melobi sejumlah tokoh industri teknologi, termasuk pendiri Dell Technologies, Michael Dell, untuk membantu meyakinkan Trump.
Lobi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tak lama setelah investasi pemerintah AS diumumkan, perusahaan chip AI Nvidia mengumumkan investasi USD 5 miliar di Intel.
Kemudian, miliarder Elon Musk menyatakan SpaceX dan Tesla akan menggunakan teknologi Intel untuk proyek pabrik chip “Terafab” miliknya.
Bahkan, Apple dikabarkan tengah mempertimbangkan penggunaan chip produksi Intel untuk perangkat mereka.
Analis Seaport Research Partners, Jay Goldberg, menilai transformasi Intel menjadi salah satu kebangkitan terbesar di industri teknologi.
“Enam bulan lalu orang masih mempertanyakan apakah perusahaan ini bisa bertahan. Kini kekhawatiran itu mulai hilang,” ujarnya.
Meski demikian, campur tangan pemerintah AS tetap menuai kritik dari kelompok pendukung pasar bebas.
Pakar dari Cato Institute, Scott Lincicome, menilai kenaikan saham Intel tidak sepenuhnya terjadi karena faktor bisnis.
“Investor menaruh modal bukan semata karena alasan komersial, tetapi juga faktor politik dan geopolitik. Ini contoh klasik salah alokasi modal,” katanya.
Meski terus menuai kontroversi, Trump tampaknya semakin percaya diri dengan pendekatan tersebut.
“Saya berharap akan ada lebih banyak kasus seperti ini,” ujar Trump.
Kebijakan yang dulu dicap “semi sosialis” itu kini justru menjadi mesin cuan baru bagi pemerintah AS.
