RISKS.ID – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menekankan pentingnya urgensi transformasi pembiayaan yang berkualitas agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
“Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antar pemangku kepentingan,” ucapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (25/7).
Dia menyampaikan bahwa pembiayaan memegang peranan sangat strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit ke sektor dunia usaha diyakini dapat meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Namun, Destry mengingatkan bahwa sebuah kebijakan yang baik tidak boleh berhenti pada keputusan di tingkat otoritas saja atau sekadar tersedianya dana di dalam sistem keuangan semata.
“Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah,” ujar dia saat menyampaikan keynote speech pada seminar nasional yang bertajuk “Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif”.
Dalam konteks tersebut, lanjut dia, penguatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian vital dari upaya memperkuat sektor produktif dan akselerasi transformasi ekonomi nasional.
BI sendiri terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor-sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Dari sisi sistem pembayaran, BI juga konsisten memperluas digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP untuk mengintegrasikan pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan digital secara lebih masif.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa UMKM merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan dan program penunjang akses pembiayaan, seperti penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan holding UMKM.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ayahandayani K, menyebutkan bahwa penguatan akses pembiayaan yang inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. OJK terus memperkuat pengembangan ekosistem pembiayaan terintegrasi, literasi keuangan, hingga perlindungan konsumen.
Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede. Dia menilai masih ada ruang besar untuk memperluas pembiayaan pada sektor dengan nilai tambah tinggi, khususnya industri pengolahan.
“Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan. Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan,” kata Josua.
Berdasarkan data terkini, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 tercatat mencapai 12,67 persen year on year (yoy), melonjak dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51 persen yoy. Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang menembus 24,90 persen yoy.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga di kisaran 8-12 persen. Hal ini didukung oleh tingginya plafon fasilitas pinjaman yang belum ditarik (undisbursed loan) mencapai Rp 2.490 triliun, tingginya minat penyaluran kredit perbankan, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 10,21 persen yoy.
