RISKS.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan stok jagung nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan konsumsi maupun pakan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan tidak ada kebijakan impor jagung sepanjang 2026.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah sepakat tidak melakukan impor jagung, baik untuk pakan, benih, maupun konsumsi rumah tangga. “Dengan kondisi stok dan produksi saat ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026,” kata Ketut di Jakarta, Selasa (06/01/2026).
Dia menyampaikan, Indonesia menutup tahun 2025 dengan capaian penting di sektor pangan, khususnya komoditas jagung. Berdasarkan pembaruan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sepanjang 2025 tercatat mencapai 16,11 juta ton.
Di sisi kebutuhan, konsumsi jagung pipilan kering (JPK) 14 persen selama 2025 berada di kisaran 15,64 juta ton. Dengan produksi yang melampaui kebutuhan tersebut, Indonesia mencatat surplus sekitar 0,47 juta ton.
“Surplus produksi dan pengelolaan pasokan yang terjaga mendorong terbentuknya stok akhir tahun yang solid,” ujar Ketut.
Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait, stok carry over dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.
Menurut Ketut, stok carry over yang kuat menjadi penanda bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi swasembada jagung pada 2025. Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa ketergantungan impor.
Kondisi tersebut menjadi pijakan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan jagung pada 2026. Salah satu keputusan strategisnya adalah meniadakan impor jagung karena pasokan domestik dinilai telah mencukupi seluruh kebutuhan nasional.
Untuk 2026, produksi jagung nasional diproyeksikan meningkat hingga 18 juta ton. Produksi ini akan menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga keseimbangan pasokan sepanjang tahun.
Dengan proyeksi tersebut, stok jagung di akhir 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 4,5 juta ton. Pemerintah menilai posisi ini cukup aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, penguatan produksi juga membuka peluang ekspor. Pada 2026, ekspor jagung diperkirakan dapat mencapai sekitar 52,9 ribu ton seiring meningkatnya kualitas dan kuantitas jagung nasional.
“Peluang ini hadir tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemerintah memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan tidak menumpuk di lapangan,” kata Ketut.
Dia menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras para petani. “Produksi jagung nasional semakin solid, dan pemerintah akan terus memastikan hasil panen terserap dengan baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberpihakan pemerintah kepada petani sebagai prinsip utama. “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kami memastikan petani jagung tidak dirugikan. Produksi dalam negeri harus jadi andalan,” tegas Amran.
Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025.
HPP jagung pipilan kering di tingkat petani ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20 persen, sedangkan HPP Rp6.400 per kilogram berlaku di gudang Bulog untuk kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb.
