RISKS.ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memaparkan secara rinci perjalanan pendidikannya saat hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.
Kesaksian tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah dengan terdakwa Roy Suryo.
Di hadapan majelis hakim, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikannya secara berurutan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Surakarta, dan menamatkan jenjang menengah atas di SMA Negeri 6 Kota Surakarta.
Setelah lulus sekolah menengah, Jokowi meneruskan studi S-1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Penjelasan riwayat pendidikan tersebut disampaikan Jokowi secara langsung guna menjawab pertanyaan majelis hakim di ruang sidang.
Dalam keterangannya, Jokowi mengungkapkan bahwa Fakultas Kehutanan UGM pada masa studinya belum memberlakukan sistem penjurusan formal.
Meski demikian, para mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menentukan fokus bidang keilmuan melalui pemilihan mata kuliah pilihan.
Jokowi mengaku banyak mendalami bidang Teknologi Hasil Hutan atau Teknologi Kayu selama berkuliah di UGM.
Berbagai mata kuliah yang diambilnya meliputi Struktur dan Sifat Kayu, Pengeringan Kayu, Pengawetan Kayu, Industri Kayu Lapis, hingga Penggergajian, yang membuat rekan-rekan seangkatannya mengelompokkan studinya pada spesialisasi tersebut.
Kehadiran Jokowi sebagai saksi merupakan bagian dari pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap
Roy Suryo. Terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 RI tersebut.
Persidangan kasus dugaan fitnah ijazah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh nasional dan mantan pejabat negara.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur terus melanjutkan agenda pemeriksaan saksi-saksi guna menggali fakta hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan terdakwa.
Pihak kejaksaan menyatakan bahwa keterangan saksi dan pembuktian dokumen di persidangan menjadi dasar penting untuk memperjelas perkara secara objektif serta transparan sesuai aturan hukum yang berlaku.
