RISKS.ID – Pemerintah memastikan lonjakan anggaran kesejahteraan masyarakat menjadi Rp1.300 triliun pada 2026 tidak akan dihabiskan untuk bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
Dana jumbo tersebut diarahkan untuk mencetak aset produktif fisik milik desa melalui pembentukan 80.000 koperasi baru.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, kenaikan anggaran dari Rp950 triliun pada 2025 menjadi Rp1.300 triliun pada 2026 dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat paling bawah.
“Tahun 2025 di seluruh Indonesia itu sekitar Rp950 triliun. Tahun 2026, kita akan naikkan itu ke Rp1.300 triliun. Ini adalah kenaikan yang berasal dari APBN,” ujar Suahasil, Senin (29/12).
Salah satu fokus utama penggunaan anggaran tersebut adalah pemanfaatan Dana Desa untuk membangun aset riil melalui program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi itu menjadi pemilik aset strategis di desa.
Suahasil menyebut, saat ini sudah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi yang diproyeksikan mengelola aset vital, mulai dari pergudangan logistik hingga gerai pertokoan. Dengan skema tersebut, dana negara tidak sekadar habis dibelanjakan, melainkan berubah menjadi aset produktif.
“Dana desanya dipakai untuk pembangunan itu, tapi nanti gerainya jadi punya koperasi dan desa, gudang jadi milik koperasi, dan infrastruktur lain jadi milik desa,” ujarnya.
Selain penguatan aset desa, anggaran Rp1.300 triliun juga dialokasikan untuk perlindungan dasar masyarakat. Di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, pembiayaan pendidikan lewat KIP Kuliah, pembayaran iuran JKN, hingga pembangunan infrastruktur kerakyatan melalui Inpres Jalan Daerah.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait penyesuaian dana transfer ke daerah, Suahasil meminta masyarakat melihat postur anggaran secara agregat, bukan parsial.
“Jangan hanya melihat satu jenis belanja daerah atau satu jenis belanja pusat, tapi secara keseluruhan belanja untuk kebutuhan masyarakat itu meningkat,” tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa seluruh program dan pembangunan tersebut bersumber dari uang pembayar pajak. Karena itu, partisipasi publik dalam mengawasi realisasi pembangunan di lapangan dinilai sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
