RISKS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5), Purbaya menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap. Pada dua tahun pertama, sumber pembiayaan memang berasal dari APBN.
Namun, dia menegaskan dana tersebut berasal dari pos anggaran yang sebelumnya sudah tersedia, sehingga pemerintah tidak perlu membuka alokasi baru.
“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukkan situ dulu. Jadi, tidak ada tambahan baru ke APBN, tidak ada tambahan defisit baru, karena sudah dialokasikan di situ,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga melihat adanya ruang pembiayaan dari plafon kredit Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disiapkan untuk mendukung program KDMP.
Purbaya mengatakan plafon pembiayaan Himbara sebesar Rp40 triliun hingga kini belum seluruhnya terserap. Karena itu, sebagian ruang pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan awal operasional koperasi desa.
“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, mungkin dipakai di situ,” jelas dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan APBN sebagai sumber pembayaran gaji pegawai KDMP pada tahap awal operasional.
Menurut dia, skema tersebut disusun sebagai jembatan agar koperasi desa tetap dapat berjalan sebelum memiliki sumber pendapatan mandiri.
“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5).
Sementara itu, proses rekrutmen manajer KDMP saat ini masih berlangsung melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga pemerintah.
Koordinasi utama rekrutmen berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), sedangkan pelaksanaan teknis seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tahapan seleksi kini memasuki tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.
Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.
Peserta yang lolos nantinya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia pengelola koperasi desa.
