RISKS.ID – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menegaskan daerah penghasil sawit memegang peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi hijau. Karena itu, pemerintah daerah dinilai harus dilibatkan secara aktif dalam berbagai kebijakan hilirisasi sawit dan pengembangan biodiesel nasional.
Ketua Harian AKPSI Delis J. Hehi mengatakan daerah penghasil sawit tidak hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku energi, tetapi juga menjadi ujung tombak keberhasilan transformasi energi nasional.
“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia,” kata Delis dalam keterangan tertulis yang diterima di Palu, Selasa (3/6).
Menurut dia, program hilirisasi sawit dan pengembangan biodiesel memberikan dampak luas, tidak hanya bagi sektor energi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan petani sawit serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, AKPSI menilai keadilan fiskal, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat, dan keterlibatan aktif pemerintah daerah harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan nasional.
Dalam pertemuan bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta pada Selasa (2/6), AKPSI membahas sejumlah isu strategis mulai dari sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi biodiesel B50, hingga penguatan hak fiskal daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai perlu lebih proporsional dan berkeadilan.
Delis yang juga menjabat sebagai Bupati Morowali Utara menyatakan AKPSI mendukung penuh langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi nasional.
“AKPSI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission 2050,” ujarnya.
Dia menegaskan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting agar kebijakan energi berbasis sawit tidak hanya mengejar target nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
Menurut dia, pemerintah daerah siap berkontribusi dalam perencanaan energi nasional. Namun, daerah juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam pengawasan harga sawit rakyat, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi.
“Pemda siap berperan aktif dalam percepatan perencanaan energi nasional. Kemudian daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, AKPSI turut menyampaikan sejumlah usulan strategis. Di antaranya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit agrinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU), serta penguatan kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama DEN.
AKPSI juga menyatakan kesiapan daerah anggota mendukung target pengembangan energi baru terbarukan sebesar 100 gigawatt (GW). Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi berbasis biomassa sawit.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan utama yang akan segera ditindaklanjuti kedua belah pihak. Salah satunya komitmen DEN untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat serta meningkatkan produktivitas perkebunan.
Selain itu, DEN bersama AKPSI akan membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna memastikan kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50.
“DEN bersama AKPSI akan membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara guna menjamin kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50,” katanya.
Lebih lanjut, DEN juga menyatakan siap memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha menyambut positif langkah AKPSI yang dinilai proaktif dalam mendukung percepatan transisi energi nasional.
Menurut dia, kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan bahan baku atau feedstock menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan peta jalan biodiesel nasional dari B40 menuju B50.
“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” tegasnya.
