RISKS.ID – PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menegaskan bahwa penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit tidak akan mengganggu aktivitas perdagangan maupun membebani pelaku usaha.
Kebijakan strategis yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 tersebut justru dirancang untuk mendongkrak daya saing produk sawit nasional di kancah global.
Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menjelaskan bahwa perusahaannya diposisikan sebagai fasilitator utama untuk mendukung kelancaran distribusi ekspor.
Kehadiran sistem baru ini dipastikan tidak bertujuan membatasi gerak eksportir ataupun menciptakan hambatan birokrasi baru.
Penegasan tersebut disampaikan Luke dalam ajang 22nd Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Ia mengibaratkan peran DSI selayaknya Candi Bentar yang berfungsi sebagai pintu gerbang ramah bagi produk berkualitas menuju pasar dunia.
“DSI ingin menjadi pintu masuk yang mempermudah produk sawit berkualitas dan berintegritas menjangkau pasar dunia, bukan menjadi penghalang,” ujar Luke.
Sejak sosialisasi dimulai pada Juni 2026, DSI aktif menyerap masukan dari berbagai asosiasi dan pelaku industri, termasuk GAPKI.
Mekanisme verifikasi ini dijamin tidak akan mengubah pola hubungan komersial yang selama ini telah terjalin antara penjual dan pembeli.
Dalam operasionalnya kelak, DSI menjalankan tiga fungsi utama, yakni integrasi data keterlacakan, menjadi penghubung ekosistem industri dengan lembaga keuangan, serta menyediakan platform infrastruktur tata kelola jangka panjang.
Terkait biaya layanan (service fee), DSI memastikan kisarannya ramah di kantong dan tidak memberatkan pengusaha.
