JAKARTA– Usai dilantik, para pakar yang tergabung dalam Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) segera bersiap diri menjalankan sejumlah program kegiatan terkait kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia, terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan.
Ketua Umum HAPPI Rasman Manafi mengatakan, program HAPPI ke depan pertama memastikan sertifikasi keahlian. Dia berharap dalam waktu dekat, ahli pesisiran yang dinaungi HAPPI bisa terwujud meski membutuhkan energi, waktu, dan perhatian yang juga amanah dari pengurus sebelumnya.
“Kedua, diharapkan peran HAPPI bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau kita sudah punya standar keahlian, maka dengan keahlian itu harus dapat mendampingi pemerintah, baik pusat maupun daerah bahkan sampai ke level swasta yang menyiapkan dokumen pengelolaan pesisirnya,” katanya.
“Ketiga tentu kolaborasi itu yang sekarang sedang kita gagas, dalam waktu dekat kita akan memulai berkolaborasi dengan organisasi sejenis. Karena tidak mungkin kita bicara misalnya pengolahan hasil laut kalau misalnya kita tidak bicara bagaimana mengkonservasi laut. Tidak mungkin kita bicara bagaimana mengkonversi laut kalau kita tidak kendalikan daya dukung yang ada di laut. HAPPI memiliki keahlian di situ, kita akan coba masuk,” paparnya.
Sejalan dengan itu, Sekjen HAPPI Syarif Iwan Taruna Alkadrie mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang disusun yang menjadi bagian penting dalam program kerja HAPPI ke depan.
Ada lima rekomendasi yang disusun setelah pemilihan dan pelantikan pengurus HAPPI 2023-2028 ini. Antara lain, pertama membentuk Pengurus Cabang HAPPI di seluruh Provinsi selambat-lambatnya pada tahun 2027.
Kedua, melaksanakan Sertifikasi Ahli Pengelola Pesisir Indonesia sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketiga, memberi masukan arahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan pesisir dan laut baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keempat, menjalin kerjasama/kemitraan dengan Ikatan Ahli Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (IAPKRL) serta organisasi profesi sejenis lainnya.
“Dan kelima, mendukung Deklarasi Pontianak untuk sinergitas pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut yang terukur dan berkelanjutan untuk ekonomi biru,” papar Iwan yang juga merupakan Kepala BPSPL Pontianak, Kalimantan Barat itu.
Iwan menegaskan, peran HAPPI salah salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Saat ini pemerintah pusat menata ruang laut di mana perizinan pemanfaatan ruang laut ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga peran HAPPI sangat penting memberikan masukan terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang ramah lingkungan.
“Artinya memang ruang laut yang baik adalah yang tidak merusak lingkungan, sehingga penataan ruang laut ini ke depan bisa menghitung terkait dengan pemanfaatannya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan, sehingga peran HAPPI menjadi sangat penting,” ujar Iwan.(*)
