RISKS.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, sebagai strategi memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sertifikasi halal bukan sekadar perlindungan konsumen, melainkan instrumen ekonomi yang berdampak langsung pada perluasan pasar.
“BPJPH terus memastikan bahwa setiap produsen, terutama UMKM, mendapatkan kemudahan untuk naik kelas melalui sertifikasi halal,” ujar Haikal dalam pers rilisnya, Senin (17/11).
Menurut Haikal, sertifikat halal terbukti meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses ke ekosistem halal global, serta membuka peluang ekspor baru bagi UMKM di berbagai daerah.
“Sertifikat halal bukan sekadar persyaratan administratif. Nilai tambahnya langsung terasa begitu produk tersertifikasi,” katanya.
Dorong Perbaikan Standar dan Rantai Pasok Halal
Haikal menambahkan bahwa proses sertifikasi halal mendorong pelaku usaha memperbaiki standar kualitas, keamanan, dan kebersihan produk. Hal ini dinilai memperkuat rantai pasok halal nasional sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM bersaing di pasar regional maupun global.
“Instrumen sertifikat halal menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Saat UMKM naik kelas, ekonomi daerah bergerak, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” ucapnya.
Perluasan Layanan dan Kolaborasi Daerah
Untuk mempercepat sertifikasi, BPJPH memperluas jaringan layanan, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping, serta mengoptimalkan berbagai skema sertifikasi agar lebih mudah diakses pelaku usaha.
Upaya tersebut diarahkan membuka peluang pasar yang lebih besar, baik domestik maupun internasional.
“Semakin banyak produk UMKM yang tersertifikasi halal, semakin besar peluang mereka untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih besar,” kata Haikal.
Dukung Agenda Ekonomi Pemerintah
Haikal menegaskan penguatan ekosistem halal menjadi kontribusi BPJPH terhadap agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika lebih banyak produk Indonesia bersertifikat halal, rantai nilai ekonomi umat menguat, daya saing industri meningkat, dan kesejahteraan UMKM terangkat,” tuturnya.
