RISKS.ID – Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam pengembangan transportasi nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pembangunan jaringan perkeretaapian hingga 2045 membutuhkan anggaran sekitar Rp1.200 triliun.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (23/4/2026). Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jalur rel sepanjang kurang lebih 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa.
“Kalau kita ingin menambah sekitar 14.000 km ke depan, maka biayanya diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga 2045,” kata dia.
Dia menjelaskan, program tersebut menjadi bagian dari visi besar Indonesia 2045. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.
Jika dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun. Meski demikian, dia menegaskan angka tersebut masih bersifat awal dan akan terus disempurnakan.
“Hitungan ini belum final. Kita masih akan menyempurnakan karena pembangunan infrastruktur sangat tergantung pada kondisi geografis daerah,” ujar dia.
Kebutuhan pengembangan jaringan rel masih sangat besar, terutama di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan rel dan diperkirakan memerlukan pembangunan minimal 2.772 kilometer.
Adapun di Sulawesi, jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer. Untuk meningkatkan konektivitas, dibutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer.
Dia menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah akan menerapkan tahapan jangka menengah dan panjang, disertai program prioritas cepat atau quick wins sebagai langkah awal.
“Tentu tidak bisa seketika. Harus ada proses jangka menengah dan panjang, sekaligus quick wins dan dukungan anggaran yang memadai,” jelas dia.
Sejumlah proyek cepat tengah dikaji, salah satunya pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara guna memperkuat konektivitas wilayah strategis.
Dia juga menekankan bahwa pengembangan transportasi publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung proyek tersebut.
Selain mengandalkan APBN, pembiayaan akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.
Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan negara lain yang berpengalaman di sektor perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang maupun logistik.
Dia memastikan pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan kreatif sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing.
