RISKS.ID – Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan. Meski demikian, struktur ULN nasional dinilai tetap sehat dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun.
Berdasarkan data BI, posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar USD 433,4 miliar atau tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi oleh dinamika utang sektor publik dan sektor swasta.
“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
BI mencatat posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai USD 214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 5,5 persen.
Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi itu mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah disebut dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel.
Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling banyak digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
BI juga mencatat utang pemerintah masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar USD 191,4 miliar, turun dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar USD 194,2 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen.
Penurunan terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan. ULN lembaga keuangan tercatat terkontraksi 3,6 persen, sedangkan perusahaan nonkeuangan turun 1,3 persen secara tahunan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan total pangsa mencapai 80,4 persen.
Utang luar negeri swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 76,6 persen dari total ULN swasta.
Di sisi lain, BI menegaskan struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap terkendali dan sehat.
Rasio ULN terhadap PDB turun dari 30 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026. Selain itu, ULN Indonesia juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN nasional.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap aman bagi perekonomian nasional.
